Bukan Cuma Murah, Ini Pertimbangan Utama Gen Z Sebelum Nekat Cicil KPR
Setiap generasi memiliki cara sendiri dalam memaknai kemerdekaan. Bagi para pemuda yang memperjuangkan persatuan pada 28 Oktober 1928, kemerdekaan berpikir dan cita-cita tentang masa depan bangsa menjadi bagian dari semangat Sumpah Pemuda.
Kini, hampir seabad berselang, tantangan generasi muda hadir dalam bentuk yang berbeda, seperti bersaing mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah, menata masa depan di tengah ketidakpastian karier dan ekonomi, hingga memenuhi kebutuhan papan setiap manusia atau punya rumah.
Rizqi, pemuda kelahiran 1999 itu mengatakan, punya rumah pribadi masuk ke dalam cita-cita yang ingin ia gapai meskipun saat ini pendapatannya masih di sekitaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.
Meskipun demikian, bukan berarti Riqzi tidak punya kriteria rumah yang ia impikan. Menurut karyawan swasta itu, soal transportasi umum menjadi pertimbangan utama ketika nanti ia akan membeli rumah.
“Saya ingin rumah tapak yang dekat dengan transportasi umum, seperti KRL, MRT, atau LRT. Apalagi kalau aktivitas sehari-hari masih banyak di Jakarta, akses transportasi itu penting banget,” kata pemuda itu kepada Kompas.com, Rabu (28/10/2026). Rizqi juga tidak mau terlalu memberikan kompromi soal lokasi rumah, meskipun harga yang ditawarkan miring, seperti rumah subsidi.
Menurut dia, rumah yang terlalu jauh dari stasiun kereta atau halte bus bisa membuat pengeluaran transportasi membengkak. “Jadi, menurut saya, yang harus dihitung itu bukan cuma harga rumah dan cicilannya, tetapi juga total biaya hidup setelah kita tinggal di sana,” ucapnya.
Rumah yang bisa bikin napas lega
Selain rumah yang dekat dengan transportasi umum, Rizqi juga mempertimbangkan sirkulasi udara jika nanti membeli rumah.
Menurutnya, sirkulasi udara adalah salah satu unsur yang bisa menandakan sebuah rumah layak huni.
“Yang penting, rumah itu bisa menjadi tempat istirahat yang nyaman setelah bekerja dan bisa ditempati untuk jangka panjang,” kata dia.
Kalau perkara luas dan kemewahan, Rizqi mengaku tidak masalah dengan hal itu, asalkan harganya masuk akal, layak huni, dan memiliki akses transportasi.
“Tapi, bukan berarti begitu ada kesempatan langsung mengambil KPR. Saya tetap harus menghitung uang muka, biaya akad, cicilan bulanan, dan dana darurat. Menurut saya, jangan sampai kita terlalu fokus mengejar punya rumah, tetapi akhirnya tidak punya ruang untuk kebutuhan lain,” kata Rizqi.
Transportasi umum jadi syarat pembangunan perumahan
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengusulkan agar penyediaan transportasi umum menjadi salah satu syarat pembangunan kawasan perumahan.
Menurut Djoko, persoalan keterjangkauan hunian di kawasan perkotaan tidak hanya berkaitan dengan harga rumah, tetapi juga biaya mobilitas yang harus ditanggung penghuni.
Harga rumah subsidi yang relatif murah, kata dia, dapat diikuti beban biaya transportasi yang lebih tinggi karena lokasi perumahan yang jauh dari jaringan angkutan massal.
Ia menyebut, hanya satu dari lima rumah subsidi yang berada dalam jangkauan jaringan angkutan massal.
Sementara itu, harga rumah di Jabodetabek semakin sulit dijangkau anak muda, terutama kelompok berpendapatan minimum.
“Rumah yang terjangkau pun semakin jauh dari tempat pekerjaan di pusat kota,” kata Djoko dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (26/09/2026).
Djoko menilai, integrasi antara perumahan dan transportasi umum perlu dilakukan sejak tahap perencanaan kawasan. Menurut dia, pengembang perumahan skala besar perlu memasukkan alokasi jalur angkutan umum, halte, atau titik pengumpan atau feeder dalam rencana tapak sebagai salah satu syarat penerbitan izin.
Pemerintah juga dinilai perlu menetapkan standar lebar jalan utama perumahan agar dapat dilalui armada angkutan umum, setidaknya bus kecil atau sedang maupun angkot modern secara aman. – JAKARTA, KOMPAS.com
Hubungi: 0856 9434 5120
