Lima Aspek yang Harus Diketahui Konsumen Sebelum Membeli Properti

Di sisi lain, pelaku usaha harus menyediakan informasi yang akurat dan jelas di dalam brosur, cara menjual dan iklan perumahan yang dipasarkan kepada konsumen.

Sengketa properti atau perumahan termasuk ke dalam sengketa yang banyak dilaporkan oleh konsumen. Hal tersebut terbukti dari data pengaduan konsumen yang masuk ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) periode 2017-Agustus 2022, di mana sengketa perumahan berada di peringkat kedua dengan jumlah pengaduan sebanyak 2.981, hanya berselisih tipis dengan pengaduan konsumen di sektor keuangan sebanyak 3.000.

Guna meminimalisir terjadinya sengketa di sektor properti, konsumen harus memahami beberapa hal sebelum memutuskan untuk membeli unit properti. Menurut Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida, setidaknya masyarakat harus memahami prasyarat pembelian properti yang aman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

1. Legalitas Perusahaan Konsumen harus memastikan pengembang memiliki legalitas resmi, seperti akta perusahaan, SK Menkumham, dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, penting untuk memeriksa rekam jejak dan keanggotaan pengembang dalam asosiasi properti.

2. Legalitas Tanah Pastikan tanah yang digunakan untuk proyek memiliki status kepemilikan yang jelas, dibuktikan dengan sertifikat tanah yang sah, serta tidak sedang dalam sengketa atau berpotensi menimbulkan sengketa.

3. Aspek Perizinan Konsumen perlu memastikan pengembang telah memiliki izin yang diperlukan, seperti SIPPT, IMB, dan izin lingkungan. Kelengkapan perizinan menjadi salah satu bukti bahwa proyek properti dijalankan secara legal.

4. Kualitas Bangunan Periksa kondisi dan kualitas bangunan, lokasi proyek, serta risiko bencana seperti banjir, longsor, dan gempa bumi. Konsumen juga perlu memperhatikan progres pembangunan, termasuk infrastruktur dan fasilitas umum. Khusus apartemen, pembangunan disarankan sudah mencapai minimal 30%.

5. Aspek Pembiayaan Pastikan pengembang bekerja sama dengan lembaga pembiayaan atau bank yang terpercaya. Konsumen disarankan melakukan pembayaran sesuai progres pembangunan dan menghindari penawaran pembiayaan yang tidak wajar atau terlalu menggiurkan.

Ketua Komisi Advokasi BPKN Rolas Sitinjak meminta konsumen untuk berhati-hati dalam bertransaksi pembelian rumah. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan menanyakan kepada BPN dan lembaga pembiayaan untuk mendapatkan indormasi tambahan tentang kejelasan status lahan perumahan yang akan dibeli.

Kemudian untuk pelaku usaha, harusnya menyediakan informasi yang akurat dan jelas di dalam brosur, cara menjual dan iklan perumahan yang dipasarkan kepada konsumen. Dan untuk pemerintah, perlu menyediakan saluran informasi terkini yang berkaitan dengan informasi ketersediaan kebutuhan perumahan.

“Selain itu juga perlu menyiapkan skema pengawasan kepada developer sehingga bisa menyediakan peringatan dini kepada konsumen, serta menegakkan peraturan dan penerapan sanksi yang sesuai bagi developer yang terbukti melanggar,” pungkasnya.

HPPProperty, TipsProperti, InfoProperti, BeritaProperti, TipsMembeliRumah, InvestasiProperti, PropertiIndonesia, BeliRumah, PanduanProperti, LegalitasProperti, DeveloperProperti, HunianAman, PropertiAman, CerdasMemilihProperti, RumahImpian